RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI - Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
Simtaru Kalteng

RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Home / Ringkasan / RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penataan Ruang

Pasal 2

  1. (1)  Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah berada di Palangka Raya.

  2. (2)  Posisi geografis Provinsi Kalimantan Tengah terletak diantara 0°45’ Lintang Utara - 3°30’ Lintang Selatan dan 110°45 Bujur Timur - 115°51 Bujur Timur.

  3. (3)  Luas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah 15.514.811,71

    Ha atau 155.148,11 km2.

  4. (4)  Dalam luas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

    terdapat luas wilayah perencanaan fungsi pemanfaatan ruang.

  5. (5)  Batas-batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

    1. sebelah utara : Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

    2. sebelah selatan : Laut Jawa.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

  1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan

    ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;

  2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang

    terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;

  3. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;

  1. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;

  2. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;

  3. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan

    kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;

  4. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis

    provinsi; dan

  5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

    Pasal 5

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

  1. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan

    PKL;

  2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan

    belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan

  3. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih

    produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi.

    Pasal 6

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

  1. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan

    mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut

    maupun udara;

  2. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau

    kawasankawasan terpencil;

  3. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta

    mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

  4. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman;

  5. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; dan

  6. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan.

    Pasal 7

Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri;

  1. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan;

  2. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;

  3. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan

    agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;

  4. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;

  5. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan

    agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan;

  6. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian;

    dan

  7. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi

    untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan

    Pasal 8

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

  1. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung

    pangan;

  2. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan;

  3. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang

    mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan;

  4. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian;

  5. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan;

  6. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan

  7. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian.

    Pasal 9

Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:

  1. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi

    sebagai lumbung energi;

  2. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi

    sebagai lumbung energi;

  3. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan

    potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi;

  4. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan

  5. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik.

    Pasal 10

Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

  1. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah;

  2. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau

    dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;

  3. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat,

    energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

  4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan

  5. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.

    Pasal 11

Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:

  1. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi;

  2. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi;

  3. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis

    provinsi dari sudut kepentingan budaya;

  4. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal;

  5. melestarikan seni dan budaya Dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisonal;

  6. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung;

  7. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan

  8. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan.

     

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h terdiri atas:

  1. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahan dan

    keamanan;

  2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak

    terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;

  3. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan sekitar

    kawasan; dan

  4. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

https://uinsatu.ac.id/media/mailto/js/ https://sigmawin88.com/ https://kepegawaian.madina.go.id/app/ https://sikd.untirta.ac.id/uploads/ https://e-learning.uniba-bpn.ac.id/report/demo/ https://e-learning.poltekpel-banten.ac.id/app/app.html https://spada.upnyk.ac.id/group/jurusan/ https://pendaftarankry.budiluhur.ac.id/img/ https://mbkm.fik.dinus.ac.id/system/Pager/ https://jakartakedepan.jakarta.go.id/assets/js/pages/-/ https://dpmptsp.wonogirikab.go.id/system/-/demo/ https://elearning.ittelkom-sby.ac.id/group/s1/